Nama : Annisa Dwiutami
Kelas : 1 EB 22
NPM : 20210910
Tugas Perekonomian Indonesia
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kebijakan pemerintah terbagi atas 2, antara lain :
1. Kebijakan Moneter
Sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian Indonesia, melalui instrument uang beredar (karna fungsi uang dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat yang sangat vital) dan suku bunga (karna merupakan harga dari uang dan dapt mempengaruhi variable ekonomi lainnya).
Kebijakan moneter juga berpengaruh dalam perdagangan internasional dengan mengendalikan tarif ekspor impor. Jika tarif impor naik, dorongan untuk impor berkurang. Jika tarif impor turun, dorongan untuk ipmpor bertambah dan harga barang-barang impor menjadi lebih murah.
Contohnya, yaitu
· Tingkat bunga memiliki hubungan positif dengan nilai tabungan masyarakat, khususnya deposito.
· Tingkat bunga memiliki hubungan yang negative dengan investasi.
· Tingkat bunga memiliki hubungan negative dengan nilai tukar rupiah karna jika tingkat bunga di Indonesia tinggi, maka harga jual dalam negri turun dan harga jual barang eksport ke luar negri naik yang mengakibatkan berkurangnya pembeli di luar negri dan berkurangnya devisa negara.
· Sekitar 95 % kapas yang digunakan sebagai produksi di Indonesia adalah hasil impor. Pada kasus ini, industri katun sebagai hasil olahan kapas dalam negeri akan turun jika tarif impor naik.
2. Kebijakan Fiskal
Sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian Indonesia, melalui anggaran belanja, khususnya dikaitkan dengan perpajakan.
Anggaran belanja negara terdiri dari :
1. Penerimaan atas pajak
2. Pengeluaran pemerintah
3. Transfer pemerintah (beasiswa untuk mahasiswa, bantuan bencana alam, dsb
Upaya memfokuskan kebijakan fiscal :
- Menurunkan rasio APBN terhadap produk domestic bruto
- Mencegah dan menurunkan deficit anggaran secara sistematis.
- Rasionalisasi subsidi yang eksesif , seperti subsidi BBM, tariff dasar listrik dan subsidi bahan pangan.
- Penghematan dan pembelanjaan social seperti jarring pengaman social
- Defragmentasi birokrasi dan kelembagaan untuk mendukung penajaman stategi fiscal yang efektif.
- Pemerintah pusat harus merumuskan system dan mekanisme dana perimbangan keuangan yang lebih sustainable, berdimensi keadilan dan keutuhan bangsa dalam kerangka pengeluaran jangka menengah yang tidak rumit.
Contoh dari kebijakan fiskal, antara lain:
1. Proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. Dalam menjalankan proyek ini, pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. Hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah dan dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya permintaan dari masyarakat, dll. Dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat, akan mendorong kegiatan produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
2. Kostumisasi APBN oleh pemerintah, misalnya dengan Deficit Financing. Deficit Financing adalah anggaran dengan menetapkan pengeluaran > penerimaan. deficit financing dapat dilakukan dengan berbagai cara. dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia. yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat. sayangnya, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri.
3. Amerika Serikat juga pernah menerapkan deficit financing dengan mengadakan suatu proyek. Proyek tersebut adalah normalisasi sungan Mississipi dengan nama Tenesse Valley Project. Proyek ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir. Proyek ini adalah contoh proyek yang menerapkan prinsip padat karya. Dengan adanya proyek ini pengeluaran pemerintah memang bertambah, tetapi pendapatan masyarakat juga naik. Pada akhirnya hal ini akan mendorong kegiatan ekonomi agar menjadi bergairah.
Kesimpulannya, yaitu :
Menurut saya,
Sumber :
2. Kebijakan pemerintah.pdf-gunadarma
3. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/kebijakan-fiskal-2/
